You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Ini Dasar Hukum Penonaktifan NIK Warga Tinggal Luar Jakarta
....
photo Folmer - Beritajakarta.id

Ini Dasar Hukum Rencana Penonaktifan NIK Warga Tinggal di Luar Jakarta

Rencana penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tinggal di luar Jakarta telah sesuai amanat aturan hukum yang berlaku.

menghindari penyalahgunaan dokumen kependudukan

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaludin mengatakan, penonaktifan NIK warga yang tinggal di luar Jakarta sesuai Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

"Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2016 berbunyi, penduduk yang berdomisili di alamat baru lebih dari setahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari setahun, maka penduduk tersebut harus mengurus kepindahannya," ujar Budi Awaludin, Jumat (5/5).

Dinas Dukcapil Agendakan Pendataan Bagi Pendatang Baru

Ia mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri juga telah menertibkan aturan turunan dari UU Nomor 23 tahun 2016 yakni Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang SIAK. Dalam Pasal 96 huruf F berbunyi pembersihan data salah satunya adalah data penduduk non aktif oleh satuan kerja pelaksana (Suku Dinas).

Kemudian, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/7256/SJ tanggal 27 Desember 2021 tentang Pindah Datang Penduduk mengamanatkan bahwa warga yang sudah berdomisili lebih dari setahun harus mengurus kepindahannya.

"Kami juga telah menerbitkan SK Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Nomor 100 tahun 2023 pada tanggal 4 April lalu sebagai pedoman penonaktifan dan pengaktifan kembali NIK," ungkapnya.

Ditambahkan Budi, penonaktifan NIK warga yang tinggal di luar Jakarta bertujuan mewujudkan tertib administrasi kependudukan, menyajikan data skala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan Bersih (DKB) dan pemutakhiran data kependudukan sehingga menghasilkan data akurat dan akuntabel.

"Serta beberapa manfaat dari penonaktifan NIK di antaranya tertib administrasi kependudukan, pendistribusian bantuan sosial tepat sasaran, menghindari penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh oknum masyarakat dan sebagainya," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Kembali Raih Penghargaan dari Kemendag

    access_time18-11-2024 remove_red_eye3654 personFolmer
  2. Camat Duren Sawit Sosialisasikan Pilkada di KBT

    access_time16-11-2024 remove_red_eye1055 personNurito
  3. Pj Gubernur Teguh Pastikan Jakarta Aman, Stabil dan Terkendali

    access_time20-11-2024 remove_red_eye897 personFolmer
  4. Derai Hujan Masih Membasahi Jakarta Hari Ini

    access_time17-11-2024 remove_red_eye888 personTiyo Surya Sakti
  5. Hujan Ringan Basahi Jakarta di Akhir Pekan

    access_time16-11-2024 remove_red_eye849 personNurito